18 Aug 2010
Kumaat: Pemerintah Harus Jujur Asal BLT (http://www.hariankomentar.com)
Tanggal : 15 Jun 2009
Jakarta, KOMENTAR
Partai Karya Perjuangan (Pa-kar Pangan) menyesalkan
tin-dakan pemerintahan SBY-JK, yang diduga
menggunakan utang luar negeri untuk dana Bantuan
Tunai Langsung (BLT) kepada masyarakat miskin.
Presiden Susilo Bambang Yu-dhoyono (SBY) juga
dianggap melakukan kebohongan publik, karena selama
ini menyatakan sumber dana BLT berasal dari
pengurangan subsidi BBM (bahan bakar minyak).
“Upaya program untuk meng-hilangkan kemiskinan yang
digembar-gemborkan itu, jus-tru akan menambah angka
ke-miskinan lagi, bahkan generasi masa depan harus
menang-gung utang,” kata Sekjen Pa-kar Pangan
Jackson Kumaat via telepon semalam (14/06).
Ia mengatakan hal itu, me-nanggapi pernyataan Ketua
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution di MPR/DPR
Selasa (09/06), bahwa dana BLT untuk rakyat,
ter-nyata dari pinjaman asing dengan bunga antara 12
hingga 13 persen.
Bantuan langsung tunai ini antara lain untuk Program
Nasional Pemberdayaan Ma-syarakat (PNPM) Mandiri,
yang dananya berasal dari Bank Dunia. Utang itu,
kata Jack-son, termasuk utang komersial karena
bunganya mencapai 12 hingga 13 persen dan bukan
pinjaman lunak dari lembaga internasional, yang
rata-rata bunganya hanya sekitar 4 hingga 6 persen.
“Pemerintah harus menjelaskan dengan jujur, dari
mana sumber dana BLT,” katanya.
Menurut Jackson, utang luar negeri di masa
pemerintahan SBY-JK dari tahun 2004-2009 ini
mencapai Rp 400 triliun. “Kami prihatin, uang BLT
ternyata dari utang luar negeri dengan bunga yang
sangat besar,” kata Jackson yang juga anggota tim
sukses Mega-Prabowo.
Lebih lanjut ia mengung-kapkan, program BLT yang
diambil dari dana pinjaman luar negeri, di masa
menda-tang jumlahnya makin besar karena bunganya
secara tak langsung akan dibebankan kepada rakyat.
“Ini bukan me-ngentaskan kemiskinan, tapi malah
menambah kemiskinan khususnya bagi generasi di masa
mendatang,” ujar dia prihatin.
Jackson juga menyatakan, program BLT yang dilakukan
pemerintahan saat ini, dinilai sebagai pembodohan
dan menambah kemiskinan. “Ja-ngan sampai bangsa
Indone-sia masuk ke jurang kemis-kinan. Ini adalah
musuh kita bersama,” tegasnya lagi.
Sejak awal program BLT telah mengundang
kontro-versi. Ketika pemerintah me-naikkan harga
bahan bakar minyak dua kali pada Maret dan Oktober
2005, jaring pengaman pun dibuat sebagai kompensasi
untuk warga miskin lewat program BLT. Sekitar 19,1
juta kepala ke-luarga diberi uang Rp 100 ri-bu per
bulan selama setahun.
Namun, pelaksanaan pro-gram itu tidak berjalan
mulus. Bukan hanya dananya ba-nyak yang tidak utuh
sampai ke tangan warga miskin, melainkan juga telah
me-minta korban jiwa karena kelelahan mengantri atau
terinjak-injak.
“Program BLT juga dinilai tidak mendidik masyarakat
dan hanya mengentalkan mental pengemis warga
mis-kin. Pemerintah dituding hanya menyodorkan ikan,
bukan kail. Rakyat miskin tidak diberdayakan agar
mampu keluar dari kemis-kinan,” tandas Jackson.
Meski kritik bermunculan dan hasil survei
menyebutkan bahwa efektivitas BLT hanya sekitar 55
persen, pemerintah tetap saja ‘ngotot’ menggu-lirkan
BLT. Untuk tahun ini saja, program yang kini
ber-nama BLT plus—karena selain uang warga miskin
juga memperoleh gula dan minyak goreng— pemerintah
menye-diakan anggaran hingga Rp 28 triliun.
Berdasarkan catatan re-daksi, tidak efektifnya
pro-gram BLT juga bisa dilihat dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski APBN
2009 jauh me-ningkat hingga Rp 1.034 triliun dari
sebelumnya Rp 380 triliun pada 2004, ang-garan untuk
mengentaskan masyarakat dari kemiskinan juga ikut
naik tajam. Bila pada 2004 anggaran kemis-kinan baru
mencapai Rp 18 triliun, pada 2008 melompat hingga Rp
70 triliun. Itu sama artinya, jumlah orang miskin
dan pengangguran kian bertambah.
Namun, pernyataan Anwar Nasution dibantah oleh Tim
Sukses Pasangan SBY-Boe-diono, M Chatib Basri.
“Per-nyataan itu tidak benar. BLT itu datangnya dari
subsidi BBM. Tidak benar bahwa BLT itu dari utang
negara,” kata Chatib.(eky)
